Pemprov Banten Tinjau Ulang Rute dan Jam Operasional Trans Banten untuk Pemerataan Layanan
SERANG, iNewsLebak.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan program transportasi publik Trans Banten akan dievaluasi secara menyeluruh, menyusul munculnya keluhan dari para sopir angkot yang terdampak. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan layanan publik dan keberlangsungan ekonomi pengemudi angkutan konvensional.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap aspirasi para sopir dan berkomitmen menjaga keberlanjutan sistem transportasi yang berkeadilan.
“Kami sepakat untuk melakukan evaluasi. Namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten akan tetap berjalan dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama,” ujar Tri di Serang, Rabu (15/10).
Evaluasi tersebut, kata Tri, difokuskan pada penyesuaian jam operasional dan rute Trans Banten Koridor 3 (Pakupatan–Sindangsari) yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Pemerintah ingin memastikan agar layanan transportasi tetap menjangkau wilayah yang belum memiliki trayek tetap, tanpa menyingkirkan peran angkutan umum yang sudah lama beroperasi.
“Rute Pakupatan–Untirta Sindangsari ini kami uji coba karena dari Sindangheula ke Palima tidak ada angkutan yang beroperasi. Uji coba dilakukan agar pemerintah memperoleh data lapangan dan masukan dari masyarakat, termasuk para pengemudi angkot,” jelasnya.
Tri menambahkan, Trans Banten merupakan bagian dari upaya modernisasi transportasi publik di Banten dengan prinsip aman, nyaman, dan terintegrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kemajuan ini tidak boleh mengorbankan nasib sopir angkot yang telah lama menjadi tulang punggung mobilitas warga.
“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, Gery Wijaya, mengapresiasi langkah Dishub yang membuka ruang dialog. Menurutnya, komunikasi ini menjadi titik awal menemukan keseimbangan antara transportasi modern dan konvensional.
“Kami menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Trans Banten dan memberi ruang dialog dengan para pelaku transportasi konvensional. Kami juga tengah menyiapkan kajian serta usulan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang,” katanya.
Gery menegaskan bahwa aksi para sopir bukan bentuk penolakan terhadap Trans Banten, melainkan seruan agar kebijakan baru tidak mematikan penghasilan mereka.
“Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tetapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Editor : Imam Rachmawan