Ombudsman Soroti Ketimpangan Fasilitas dalam Program Sekolah Gratis di Banten

LEBAK, iNewsLebak.id - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi menilai Program Sekolah Gratis milik Pemprov Banten memberi dampak positif, tetapi juga menonjolkan masalah serius yang belum terselesaikan. Program ini memang meningkatkan pendaftaran siswa di sekolah swasta hingga 24 persen dan mengurangi tekanan pada sekolah negeri, tetapi ketimpangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta justru makin terlihat.

Ia menyebut program ini berhasil meningkatkan jumlah pendaftar sekolah swasta sekitar 24 persen. Gelombang siswa yang terbagi ke lebih banyak sekolah membuat tekanan di sekolah negeri mereda dan kualitas pembelajaran bisa lebih terjaga.

Baca Juga

HMI Cabang Serang Kecam Dukungan Sekretaris MUI Kabupaten Serang Terhadap Tempat Hiburan Malam

“Ini membantu pemerataan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Fadli, Senin (8/12/2025).

Namun angin baik itu cuma setengah cerita. Di baliknya ada jurang yang makin lebar. Fadli mengungkap 76 persen sekolah swasta masih kekurangan sarana-prasarana dasar. Banyak yang bahkan tidak memiliki perpustakaan, lapangan olahraga, area parkir, atau fasilitas pendukung lain. Sementara sekolah negeri terus membaik, sekolah swasta berjalan tertatih.

“Sekolah negeri makin bagus, sementara sekolah swasta makin lapuk. Ini ketimpangan yang luar biasa,” katanya.

Baca Juga

Distribusi Makan Bergizi Gratis di Lebak Sentuh 100 Ribu Penerima Setiap Hari!

Kondisi itu membuat sebagian sekolah swasta tertinggal jauh, bahkan ada yang terpaksa tutup karena kekurangan siswa. Meski jumlah pendaftar naik, peningkatan itu tidak otomatis mengubah kondisi mereka. Sebagian besar sekolah swasta masih bertumpu pada SPP dan dana BOS yang terbatas.

“Dengan fasilitas yang minim dan dana yang terbatas, sulit bagi mereka membangun sarana maupun meningkatkan kesejahteraan guru,” ucap Fadli.

Ia mengingatkan bahwa ketimpangan fasilitas pada akhirnya menimpa para siswa. 

Baca Juga

Dishub Lebak Siapkan Penegakan Hukum Bagi Truk Tambang Bandel Mulai 17 November

“Kalau sarana-prasarananya tertinggal, yang dirugikan adalah generasi muda,” ujarnya.

Selain persoalan fasilitas, Ombudsman juga menemukan masalah administratif. Petunjuk teknis program belum terbit, mekanisme pendaftaran online belum terintegrasi, dan pencairan dana Program Sekolah Gratis tidak dilakukan serentak.

“Periodisasi pencairan tidak rutin. Ini perlu ditertibkan agar sekolah swasta mendapat kepastian pendanaan,” kata Fadli.

Editor : Imam Rachmawan