Nelayan Binuangeun minta pemerintah segera melakukan pemetaan atau membuat peta baku antara zona tangkap nelayan tradisional dan jalur lintasan kapal-kapal besar terutama di perairan Banten bagian selatan.
Sementara itu, Syahbandar Wilker Binuangeun Rina Nispuliawati yang sempat menemui nelayan Binuangeun berjanji akan melaporkan aspirasi para nelayan kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Syahbandar Labuan.
"Kami akan segera laporkan terkait persoalan ini ke UPP Labuan, secepatnya. Sedangkan terkait jalur lalu lintas kapal besar peta yang mengaturnya memang belum ada, jadi perlu duduk bareng dengan berbagai stake holder," jelas Rina.
Hal senada juga disampaikan Dan Pos AL Binuangeun, Sersan Mayor Budi, pengaturan peta jalur pelayaran kapal-kapal besar yang melintas di samudra Hindia terutama di dekat Pulau Deli dan Pulau Tinjil memang belum ada.
"Sementara ini kapal-kapal besar selalu melintas di zona tangkap nelayan yakni di 0-4 mil, jarak antara daratan dengan Pulau Tinjil sendiri hanya 5 mil. Namun kami tetap meneruskan apirasi nelayan ini ke pihak terkait," pungkas Serma Budi.
Editor : Sofi Mahalali
Artikel Terkait
