LEBAK, iNewsLebak.id – Mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten oleh warga Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak pada Rabu (15/3/2023) atas dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan.
Puluhan warga yang didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Chakra Binus, Rudi Hermanto melaporkan Mulyadi Jayabaya atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2021 lalu.
Kejadian bermula dari upaya pengumpulan sertifikat oleh ketua RT setempat, dengan dalih untuk difoto copy. Warga dijanjikan dua hari akan dikembalikan, namun hingga saat ini sertifikat tersebut tak pernah kembali ke tangan warga.
Menurut Rudi, tak lama setelah sertifikat diserahkan ke Ketua RT, datang alat berat yang diduga milik mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya, dan menggarap lahan milik warga tersebut.
“Ada 15 warga yang menyerahkan sertifikat. Setelah dua hari, warga menanyakan keberadaan sertifikat mereka ke Ketua RT, namun dijawab ada di Jaro (Kades Jayasari). Setelah Jaro didatangi, mengatakan bahwa sertifikat ada di Mulyadi Jayabaya,” jelas Rudi.
Hingga saat ini belasan sertifikat milik warga tak kunjung kembali. Atas dasar itu, kuasa hukum LBH Chakra Binus melaporkan Mulyadi Jayabaya ke Polda Banten, atas dugaan kasus penyerobotan dan pengerusakan lahan.
“Kami mendampingi S (63) warga Kabupaten Lebak, melaporkan MJ alias JB, mantan Bupati Lebak yang diduga telah melakukan pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dan atau 406 KUHPidana yang terjadi pada bulan April 2021,” papar Rudi.
Dijelaskan lebih lanjut, lahan pelapor berbentuk sawah, kebun karet, dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga yang luasnya mencapai puluhan hektare. Dengan adanya kasus ini, warga mengaku mengalami kerugian materil mencapai miliaran rupiah.
Rudi menambahkan, surat laporan dengan Nomor LP/B/67/III/2023/SPKT/DITRESKRIMUM/ POLDA BANTEN tertanggal 14 Maret 2023 telah diterima Polda Banten. Pihaknya berharap, Polda Banten segera menindaklanjutinya dengan serius sesuai dengan tupoksi Polri.
"Kami akan kawal laporan warga masyarakat tersebut hingga bergulir ke meja hijau dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Lebak Banten,” pungkas Rudi yang juga menjabat Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta Pengacara Republik Indonesia (PRI).
Terpisah, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto, kepada wartawan membenarkan terkait adanya pelaporan dari warga tersebut. Namun pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh, dengan alasan menunggu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelapor.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
