"Namun begitu, kalau saya boleh menyarankan sebelum pergerakan dimulai paling tidak ada koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada para senior Bakor PKC agar soliditas dan persatuan tetap terjaga dan tidak terjadi kontra produktif," kata H. Eri, melalui sambungan selular, Selasa (07/06/2023), malam sekitar pukul 23.45 WIB.
Menurut mantan Ketua DPD Golkar Lebak, sebagai pengurus Bakor PKC, sering melakukan komunikasi dengan para pejabat di Pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, sehubungan dengan pembentukan DOB Cilangkahan dan sudah diperjuangkan sejak tahun 1970-an.
"Terakhir, usulan dan harapan DOB Cilangkahan, saya sampaikan kepada Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, saat melakukan peninjauan dan sekaligus pemberian bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Bayah, tahun 2022 lalu. Artinya, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, sudah paham dan mengetahui keinginan warga Lebak Selatan," kata H. Eri.
Menurut H. Eri, semasa pemerintahan Presiden SBY, usulan DOB Cilangkahan berada di posisi 25 besar prioritas untuk disetujui. Sementara dari usulan 3 DOB di Provinsi Banten; DOB Cibaliung dan DOB Caringin, yang dianggap paling siap adalah DOB Cilangkahan. Pemerintahan Kabupaten Lebak dan Pemprov. Banten, juga sudah menyetujui rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan.
"Bahwa persoalan terhambatnya pembentukan Kabupaten Cilangkahan, karena adanya moratorium pemekaran wilayah. Oleh karena itu, diharapkan agar Presiden Joko Widodo, sebelum mengakhiri masa jabatan mencabut moratorium pembentukan DOB tersebut karena sudah tidak sesuai dengan dinamika yang ada," kata H Eri.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait