"BPD yang seharusnya mengawasi malah ikut terlibat menikmati hak masyarakat miskin, bahkan ada conflict of interest didalam penggunaan dana desa untuk kegiatan fisik pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Karena yang menjadi supplier bahan bangunan adalah ketua BPD, seakan mewajibkan belanja bahan ke toko miliknya. Ini kan sudah melanggar aturan dan tidak dibenarkan," terang Musa. Minggu (30/6/2024).
Hal yang sama disampikan Anggota Komisi I H Lili Hasanudin, F-Gerindra, meminta agar pihak terkait yang dalam hal ini inspektorat agar melakukan pengawasan dan audit khusus terhadap penggunaan dana Desa Ciruji tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, bukan hanya BLT DD melainkan pada kegiatan pembangunan jalan dan belanja barang, karena persoalan serupa bisa saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Apabila dilakukan pemeriksaan khusus oleh inspektorat dan dilakukan penegakan hukum oleh kejaksaan, Insya Allah akan lebih terang benderang sejauh mana keterlibatan Ketua BPD Desa Ciruji didalam penggunaan dana desa. Apakah dia menjadi perencana dan pengawasan yang baik atau terlibat langsung untuk memperkaya diri dengan menjadi supplier bahan-bahan bangunan," ujar Lili.
Dikonfirmasi, Ketua BPD Desa Ciruji, Rudi mengatakan mengenai BLT DD ia tidak terkait apapun apalagi disebutkan mengalir dana.
"Saya Ketua BPD Ciruji, kebetulan mengenai BLT DD saya disitu tidak terkait apapun, apalagi mengalir dana darimana berapa jumlahnya. Saya juga tidak tahu itu apakah BLT DD Subsidi silang, apakah dikorupsi sama pejabat Pj ya, gak paham juga saya. Saya juga gak paham mengalir darimana, kalau misalkan dari Pj nya mengalir, dijelaskan juga dalam bentuk apa mengalirnya, apakah pernah mengasih duit ke saya, apakah gimana," katanya.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
