Krisna pun menambahkan, pihaknya akan segera menggelar runing aksi masa, mulai dari Kementrian Dalam Negeri dan di Banten pihaknya akan membuka semua dugaan-dugaan kebusukan atas kebijakan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten, serta akan membuka ke publik apa saja dugaan permasalahan dalam penggunaan anggaran yang ada di Pemprov Banten.
"Mulai dari Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Dinas DPKAD, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Bapenda Banten, dan beberapa dinas lainnya. Di agenda penuh dengan kegembiraan pada HUT Banten ke-24, ini jelas perlu perubahan signifikan," ujarnya.
Pihak Alaknas juga menekankan agar Aparatur Penegak Hukum (APH) yang ada di Banten agar tidak pandang bulu dan tumpul ke atas, jelas dugaan-dugaan permasalahan itu begitu banyak namun minim penindakan, hal ini jelas menjadi opini buruk di publik sehingga perlunya evaluasi kinerja dari APH.
"Dengan semua polemik yang ada, Alaknas jelas meminta agar Pj Gubernur Banten dicopot, karena kebijakan yang dilakukan diduga demi memuluskan ambisinya dalam berkuasa, apalagi mengenai reformasi birokrasi yang dinilai tidak mengedepankan aspek untuk publik," pungkas Krisna.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
