Apandi menyayangkan minimnya tanggapan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini, yang menurutnya krusial bagi kesejahteraan para pendidik.
"Kami sudah melakukan audiensi sebanyak lima kali, tetapi tidak ada jawaban dari pihak dinas," imbuhnya.
Ketua Forum PPG Non-ASN Pandeglang Minta Kepastian
Senada dengan Apandi, Ketua Forum PPG Non-ASN Pandeglang, Iyan Yuliawan, juga menyampaikan keluhan serupa.
"Kami ingin honor sertifikasi bisa dicairkan, tetapi syaratnya harus ada SK dari bupati," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kendala yang disampaikan pihak dinas berkaitan dengan petunjuk teknis (juknis) mengenai penghasilan tetap.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait