Namun, ia menyoroti perbedaan kondisi di kabupaten lain, yang menurutnya dapat mencairkan honor PPG dengan adanya SK dari kepala daerah masing-masing.
"Di Pandeglang masih belum ada kepastian kapan kami bisa mencairkan honor PPG," keluhnya.
Respons Dindikpora Pandeglang Masih Belum Jelas
Sementara itu, Kabid Pegawai dan Ketenagaan Dindikpora Pandeglang, Mu’min, saat dikonfirmasi belum dapat memberikan solusi konkret terkait permasalahan ini.
"Kami belum bisa memberikan solusi saat ini. Nanti akan kami rapatkan dengan pimpinan," ujarnya singkat.
Mu’min juga berharap adanya dukungan dari anggota dewan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Harapan Guru Honorer agar Pemerintah Bertindak Nyata
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait koordinasi dan prioritas pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak guru honorer, terutama mereka yang telah meningkatkan kompetensinya melalui program PPG.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
