"Untuk pembayaran, uangnya tersedia, hanya mekanisme pembayaran dengan uang ini yang belum diatur dalam peraturan, yang seharusnya bangunan ganti bangunan," jelasnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) sedang mengupayakan solusi melalui mekanisme keputusan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Banten.
Substansi dari keputusan ini adalah memperbolehkan penggantian bangunan wakaf yang telah dibangun masyarakat dengan uang. Namun, Kantor wilayah Kemenag masih menunggu arahan dari Kementerian Agama pusat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Namun untuk solusi ini sedang diupayakan oleh BBWSC3 melalui mekanisme adanya keputusan Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, yang substansinya bahwa penggantian bangunan wakaf yang sudah di bangun oleh masyarakat dapat dibayar dengan uang. Namun untuk mengeluarkan kebijakan ini kanwil masih menunggu arahan dari Kementerian agama pusat," ungkap Budi.
Ia menambahkan bahwa pembayaran tanah wakaf telah selesai dilakukan. Saat ini, tinggal sembilan bangunan wakaf yang pembayarannya tertunda akibat terkendala oleh ketentuan tersebut.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Tambak melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Lebak menuntut ganti rugi fasilitas sosial yang terdampak pembangunan Waduk Karian.
Fasilitas tersebut meliputi masjid, musala, lahan kuburan, dan 180 bidang tanah warga yang belum dibayar sejak rencana pembangunan waduk pada tahun 2014. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan janji ganti rugi yang telah dijanjikan.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
