Kemudian, langkah selanjutnya menurut Deden adalah menyediakan anggaran sertifikasi, membentuk tim gabungan Pemda dan BPN, serta menunjuk PIC khusus yang berkomunikasi dengan kantor pertanahan BPN setempat. Termasuk meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
"Terakhir melaksanakan kesepakatan target sertifikasi tanah Pemda tahun 2025 yakni rencana sertifikasi tahun 2025 dan tunggakan sertifikasi yang belum selesai dari tahun sebelumnya," jelasnya.
Sementara Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis menyatakan, kegiatan ini merupakan bentuk konkret kolaborasi dan sinergi berkelanjutan. Menurutnya, pengamanan aset BMD merupakan keharusan untuk memastikan keberlangsungan dan kepastian aset tersebut.
"Kami memahami dalam pengamanan asset itu kunci utamanya adalah kolaborasi dan sinergi yang kuat serta terukur," jelasnya.
"Oleh karenanya, setelah kegiatan ini, teman-teman di BPN harus menetapkan ukuran-ukuran yang lebih pasti. Bisanya berapa, dan sampai kapan bisa selesai," tambahnya.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
