Mengenal Dwifungsi ABRI dan Mengapa Membuat Sebagian Masyarakat Trauma?

LEBAK, iNewsLebak.id - Publik sedang ramai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang berpotensi untuk membuat TNI memiliki dua fungsi utama (dwifungsi). Tagar TolakRUUTNI-pun naik di berbagai platform media sosial. Masyarakat khawatir RUU TNI dapat memicu trauma lama masyarakat, khususnya masyarakat yang merasakan era Orde Baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pada saat itu, masa itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pada periode 1968 - 1998 ABRI (saat ini TNI) memiliki 2 peranan penting pada masyarakat yang disebut dengan istilah Dwifungsi ABRI. Peranan ini pula yang menjadi salah satu alasan digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Lantas, apa itu Dwifungsi ABRI? Mengapa masyarakat pada masa itu memprotes keras terhadap kebijakan ini? Serta apa hubungannya dengan RUU TNI yang saat ini sedang dibahas oleh DPR?

Trauma Masyarakat Akibat Dwifungsi ABRI

Insiden Tanjung Priok, 12 September 1984. (Foto:MPI)

Mengutip dari buku Sejarah 3, konsep Dwifungsi ABRI awalnya diperkenalkan oleh Jenderal A.H Nasution, merupakan tokoh nasional yang selamat dalam peristiwa berdarah G30SPKI. Nasution mengenalkan konsep ini pada 11 November 1958 saat dirinya masih menjabat sebagai kepala staf Angkatan Darat.

Dalam pidatonya di Magelang, Jawa Tengah, Nasution mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kelompok-kelompok politik lainnya. Selain itu, TNI juga dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Dwifungsi.

Editor : Imam Rachmawan