Komisi IV DPRD Banten Ajukan Raperda Baru untuk Atasi Krisis Lingkungan Daerah

SERANG, iNewsLebak.id - Komisi IV DPRD Banten mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rapat paripurna, Kamis (25/9/2025). Usulan ini menjadi inisiatif DPRD untuk memperbarui kebijakan lingkungan yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan regulasi.

Juru bicara Komisi IV DPRD Banten, Rahmat Hidayat, menyatakan lingkungan hidup harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Menurutnya, ekosistem yang rusak akibat pencemaran dan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Baca Juga

Komisi IV DPRD Banten dan Dinas ESDM Banten Sidak Lokasi Galian Tanah Ilegal di Desa Mekarsari

"Ketika kita tidak terganggu oleh pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan ekosistem, maka keseimbangan kehidupan bisa terancam," kata Rahmat saat menyampaikan usulan di ruang rapat paripurna DPRD Banten.

Ia menegaskan, usulan Raperda tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2025. Melalui aturan baru, kebijakan daerah diharapkan lebih sinkron dengan kebijakan nasional.

"Yaitu Peraturan Daerah Banten Nomor 10 Tahun 2012 perlu dilakukan revisi dan harmonisasi agar tidak tumpang tindih serta mampu menjawab permasalahan lingkungan," ujarnya.

Rahmat menjelaskan, dinamika regulasi yang lahir setelah Undang-Undang Cipta Kerja membuat aturan lama tak lagi memadai. Perubahan perda dianggap penting agar memasukkan muatan lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan di Banten.

Ia juga menekankan, isu lingkungan kini telah menjadi persoalan global. Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, hingga berkurangnya sumber daya alam menuntut pemerintah dan masyarakat lebih peduli.

"Lingkungan hidup telah menjadi persoalan global. Perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan berkurangnya sumber daya alam menuntut kita semua untuk lebih bijaksana, peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup," kata Rahmat.

Raperda usulan Komisi IV DPRD Banten tersebut mengedepankan lima tujuan utama. Tujuannya meliputi kepastian hukum, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, jaminan partisipasi masyarakat, dukungan pembangunan berkelanjutan, serta integrasi kepentingan daerah dengan agenda nasional.

Editor : Imam Rachmawan