Tak Ada Dana Mengendap, Pemkab Lebak Tegaskan Keuangan Daerah Dikelola Transparan dan Sesuai Aturan

Baca Juga

Wagub Banten Dimyati Natakusumah Sidak Galian Tanah Ilegal di Lebak

Lebih lanjut, Amir menyampaikan bahwa kinerja keuangan Pemkab Lebak mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan evaluasi realisasi APBD nasional pada 20 Oktober 2025, Kabupaten Lebak dinobatkan sebagai salah satu daerah dengan realisasi belanja tertinggi di Indonesia.

Data menunjukkan, realisasi belanja daerah mencapai 71,65% dari total Rp2,91 triliun, sedangkan realisasi pendapatan daerah mencapai 79,40% dari Rp2,86 triliun.

“Capaian ini membuktikan bahwa dana yang tersedia di RKUD digunakan secara optimal untuk mendukung program kerja dan pembangunan daerah,” tegas Amir.

Baca Juga

PPA Maksimalkan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak di Tengah Keterbatasan

Keberhasilan tersebut, lanjut Amir, tidak lepas dari arahan pimpinan daerah agar seluruh perangkat daerah segera melaksanakan kegiatan tanpa menunda proses. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesegera mungkin setelah APBD ditetapkan, dengan pengawasan ketat dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui monitoring bulanan dan triwulanan.

Pemkab Lebak juga memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan aplikasi SIPD-RI, yang terintegrasi dengan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, dan KPK. Selain itu, DPRD Kabupaten Lebak turut berperan aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program pemerintah.

Editor : Imam Rachmawan