Pemkab Lebak Siapkan Open Bidding Sekda Setelah Seleksi 10 Jabatan Eselon II

LEBAK, iNewsLebak.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memastikan proses open bidding untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) akan dilaksanakan setelah penyelesaian seleksi bagi 10 jabatan eselon II yang saat ini masih kosong dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala BKPSDM Lebak, Fakhry Fitriana, menyampaikan bahwa mekanisme seleksi terbuka kini berada dalam tahap perencanaan. 

Baca Juga

Tiga Warga Dicoret dari Daftar Bansos Usai Terbukti Main Judi Online di Lebak

“Insyaallah dalam tahap perencanaan (open bidding) Sekda,” ujarnya di Rangkasbitung, Senin (1/12/2025).

Jabatan Sekda Lebak diketahui kosong setelah Budi Santoso dilantik menjadi Asda II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemprov Banten. Posisi Plt Sekda untuk sementara diisi oleh Kepala BKAD Lebak, Halson Nainggolan.

Fakhry menjelaskan bahwa open bidding Sekda akan digelar setelah seleksi untuk sembilan jabatan kepala OPD dan Direktur RSUD Adjidarmo diselesaikan. Sepuluh jabatan eselon II yang akan mengikuti open bidding meliputi:

• Dinas Koperasi dan UKM
• BKPSDM
• Dinas Sosial
• Dinas Perhubungan
• Asda III
• Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperinda)
• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)
• Direktur RSUD Adjidarmo

Baca Juga

Pemkab Lebak Perkuat Pemberdayaan UMKM, Fokus pada Pasar Digital dan Legalitas

“Sepertinya setelah open bidding 9 OPD dan Direktur RSUD digelar,” kata Fakhry.

Sementara itu, Plt Sekda Lebak sekaligus Kepala BKAD, Halson Nainggolan, berharap proses seleksi terbuka dapat digelar dalam waktu dekat agar seluruh formasi eselon II yang lama kosong bisa terisi sebelum akhir tahun.

“Kami berharap di akhir tahun, 10 jabatan eselon II yang kosong telah diisi. Tapi sebelumnya tetap harus kami konsultasikan dengan BKN,” ujarnya.

Baca Juga

Produksi GKG Capai 602 Ribu Ton! Ketahanan Pangan Lebak Kian Kuat

Pemkab Lebak menargetkan pengisian jabatan struktural ini akan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjelang tahun anggaran 2026.

Editor : Imam Rachmawan