Lebak Gelontorkan Rp75,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan 2026

Selain itu, beberapa jalan strategis juga masuk dalam daftar penanganan, termasuk Jalan Maulana Yusuf, khususnya ruas Rancagawe hingga Terminal Aweh, yang dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat.

Dade menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas permukaan jalan, tetapi juga mencakup penanganan lokasi rawan longsor serta ruas jalan yang menjadi akses vital warga.

“Jalan-jalan ini bukan sekadar penghubung antarwilayah, tetapi urat nadi ekonomi warga. Karena itu, aspek keselamatan dan keberlanjutan menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, DPUPR Lebak menegaskan tetap mengedepankan kualitas pekerjaan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek guna memastikan hasil pembangunan tidak bersifat jangka pendek.

“Kami tidak hanya mengejar target selesai. Yang lebih penting, kualitasnya terjaga agar umur jalan bisa lebih panjang dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Dade.

Meski demikian, pemerintah daerah mengakui pemerataan pembangunan jalan belum sepenuhnya terwujud. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama sehingga penanganan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap.

“Kami memahami masih banyak harapan masyarakat. Namun, sesuai kebijakan dan arahan bupati Lebak, pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas dan dilaksanakan secara berkesinambungan,” katanya.

Sementara itu, warga menilai kerusakan jalan juga dipengaruhi faktor eksternal. Doni, warga Kecamatan Kalanganyar, menyebut aktivitas angkutan pasir basah dari kawasan tambang di Kecamatan Cimarga menjadi salah satu penyebab cepat rusaknya jalan.

“Kerusakan jalan itu bukan hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga memengaruhi ekonomi warga. Orang jadi malas berhenti atau lewat karena jalannya rusak,” ujar Doni.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur jalan di Lebak tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pengawasan pemanfaatan jalan dan penertiban kendaraan bermuatan berat. Tanpa pengendalian tonase serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, alokasi anggaran berpotensi tidak berjalan efektif.

Editor : Imam Rachmawan