“Kami berharap setiap calon PMI yang akan berangkat tercatat secara administratif oleh pemerintah daerah. Ini penting agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, negara bisa memberikan perlindungan secara cepat dan tepat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Disnaker Lebak, Rully Chaeruliyanto, mengakui bahwa PMI ilegal memiliki risiko tinggi menjadi korban TPPO. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan dengan melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat.
“Setidaknya mereka tahu siapa saja warganya yang berniat berangkat ke luar negeri. Dari situ, kita bisa mengarahkan agar mereka melalui jalur resmi,” jelas Rully.
Disnaker, tambah Rully, hanya memberikan rekomendasi pembuatan paspor dan identitas calon pekerja. Proses legalisasi dan perlindungan lebih lanjut berada di bawah wewenang BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
