Anggaran tersebut sudah mencukupi dengan anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) 218 M ditambah dana APBD 358 M, adapun untuk penggunaan anggarannya yang bisa digunakan sekitar bulan Maret ataupun bulan Juni pada saat SK dan NIP keluar, anggaran yang sudah cukup sampai ke akhir tahun untuk menggaji PPPK dengan gajih pokok, THR dan gajih ke 13.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten sekaligus Ketua Badan Anggaran Pemerintah Provinsi Banten Bapak H Fahmi Hakim, S.E, bahkan akan berjanji, beliau untuk mengawal anggaran bilamana ada kekurangan terkait dengan anggaran gaji PPPK dan tunjangan kinerja belum teranggarkan.
Maka beliau selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten sekaligus Ketua Badan Anggaran Pemerintah Provinsi Banten siap dan memastikan anggaran PPPK untuk tahun 2025 akan ditambah di anggaran perubahan nanti.
"Untuk itu kami beserta kawan-kawan honorer meliputi tenaga teknis tenaga kesehatan dan tenaga guru yang ada di Provinsi Banten mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan eksekutif yang dalam hal ini Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Al Muktabar Pj Gubernur Banten Periode sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," ujar Taufik, Senin (23/12/2024).
Lanjut Taufik, "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dukungan dari Legislatif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten sekaligus Ketua Badan Anggaran Provinsi Banten, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang sudah mendengarkan aspirasi para honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK penuh waktu di tahun 2025," ucapnya.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
