LEBAK, iNewsLebak.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, akan lebih mengoptimalkan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui rapat kerja triwulanan dengan tujuan memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Lebak, dr. Juwita Wulandari, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan ini, pihaknya tidak menggunakan istilah formal seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), melainkan akan memperkenalkan istilah baru yang lebih bernuansa kebersamaan yakni Rapat Evaluasi Mitra Kerja (REMIK).
"Dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan tersebut, kami tidak menggunakan bahasa formal seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP), tapi akan menggunakan sebutan Rapat Evaluasi Mitra Kerja (REMIK)," ujar dr. Juwita, dalam diskusi dengan Pengurus DPD KWRI Provinsi Banten dan DPC KWRI Lebak, di ruang kerja Ketua DPRD Lebak pada Kamis, 6 Februari 2025.
Ketua DPRD Lebak, Juwita, mengapresiasi masukan yang diberikan oleh rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam organisasi Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI). Diskusi produktif yang membahas berbagai isue strategis di Lebak, termasuk upaya mencari solusi untuk persoalan-persoalan yang mengemuka.
"Masukan dari rekan-rekan wartawan anggota KWRI sangat berharga, seperti persoalan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak PBB dan retribusi daerah tahun 2024 yang tidak tercapai, polemik tanah garapan petani warga Desa Sukatani di Blok Tenjolaya dengan PT Malingping Indah Internasional (PT MII). Kemudian, masalah lahan masyarakat terdampak pembangunan PSN Waduk Karian yang hingga kini masih banyak yang belum menerima ganti rugi dari BBWSC," jelas Juwita.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
