Maka dari itu, lanjut Andra Soni, pemerintah hadir untuk menampung seluruh keluhan para petani, terutama berkenaan dengan akses jalan ke sawah mereka.
Andra Soni menegaskan jika dirinya terus melakukan koordinasi yang intensif bersama DPRD berkaitan dengan alokasi anggaran JUT agar bisa masuk ke Perubahan APBD 2025, sehingga Program JUT bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerintah hadir untuk memberikan solusi terhadap keluhan para petani. Sesuai dengan apa yang telah kami canangkan agar terjadi konektivitas antar wilayah dan sumber pangan daerah,” ujarnya.
Ada tiga lokasi yang ditinjau untuk dijadikan pilot project pelaksanaan Program JUT di tiga desa dengan panjang jalan 7.050 meter. Sedangkan luasan lahan pertanian yang terkoneksi mencapai 1.147 hektar. Dengan rincian di Desa Cisarap 412 hektar, Desa Parung Panjang 215 hektar, serta Cipedang 215 hektar.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan JUT dibangun pada Kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.
“Dengan JUT ini juga akan terbangun konektivitas yang baik. Terjadi efisiensi di usaha petani,” kata Agus.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
