Ironis! Sumbang PAD Miliaran, Biaya Operasional TPI Binuangeun Masih Dibebankan ke Nelayan

Besaran iuran 2,5% tersebut tak hanya membebankan nelayan namun sempat jadi polemik. Banyak pihak yang menilai iuran itu lebih mirip pungutan liar (pungli) karena tidak ada legal standing yang melandasinya. Hanya berdasarkan kesepakatan aja.

Baca Juga

4 Hari Hilang Digulung Ombak, Nelayan di Pantai Sawarna Ditemukan Tewas

Dalam Perda No 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha hanya menjelaskan besaran 3% retribusi yang dibebankan kepada pemenang lelang. Tanpa penjelasan lebih detail apakah hasil PAD dari retribusi tersebut dialokasikan sebagian kepada pengelola atau tidak.

Hingga saat ini tak sedikit nelayan yang mengeluh dengan besaran iuran tersebut. Apalagi tanpa ada kejelasan apakah iuran yang terkumpul mencukupi biaya operasional atau malah lebih dari cukup. Karena semua sudah dipatok dengan alasan kesepakatan. 

PAD miliaran rupiah hasil retribusi TPI Binuangeun disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Namun pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan TPI masih saja dibebankan ke nelayan dengan dalih iuran.

Baca Juga

KUB Nelayan Binuangeun Dapat Bantuan Alat Tangkap Ikan Senilai Rp80 Juta dari Pemkab Lebak

Pemerintah daerah sudah seharusnya turun tangan melakukan kajian dan evaluasi terhadap hal ini. Jangan sampai iuran dari nelayan yang hanya berdasarkan kesepakatan saja malah mengebiri kewenangan pemda. 

Editor : Sofi Mahalali