Isu Mutasi Besar-besaran Pejabat Pemprov Banten, Bagian Kompromi Politik Pj Gubernur dengan DPRD?

LEBAK, iNewsLebak.id – Di akhir masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar, beredar isu bakal adanya perombakan dan pelantikan besar-besaran pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Rumor yang berkembang terdapat 487 jabatan eselon lll dan IV yang akan dimutasi, rotasi maupun promosi. Jika benar, ini adalah jumlah mutasi jabatan yang terbesar. Bahkan Gubernur Banten definitif yang dipilih langsung rakyat serta mendapat legitimasi kuat saja, belum pernah melakukannya.

Baca Juga

Sambut HUT ke-23, Pemprov Banten Gelar Dzikir dan Doa Bersama

Diketahui, masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Al Muktabar akan habis dalam beberapa pekan lagi. Isu santer dalam dua hari terakhir terkait mutasi dan rotasi besar-besaran ini kini banyak disorot berbagai aktivis Banten.

Salah satunya aktivis anti korupsi Uday Suhada. Menurutnya hal tersebut patut dipertanyakan, ada motif apa dibalik rencana mutasi dalam waktu itu, ditengah gonjang-ganjing nama Al Muktabar terancam tidak masuk ke dalam usulan calon Penjabat Gubernur berikutnya.

Menurut Uday, yang harus diprioritaskan dalam manajemen kepegawaian Pemprov Banten saat ini adalah pengukuhan para ASN pada jabatan definitifnya paska perubahan organisasi OPD, karena sejak Januari lalu mereka mayoritas berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Baca Juga

Kajati Banten Serahkan 57 Ton Beras Kepada Pemprov untuk KPM

"Status Plt ini membuat resah mayoritas ASN, menurunkan kinerja dan mengganggu pelayanan publik," tegas Uday.

"Namun siapa yang mengambil manfaat dari kebijakan Pj Gub yang sangat mendadak dan di waktu yang tidak tepat ini?," tanya Uday.

Rencana mutasi besar-besaran itu ditengarai sebagai bagian dari kompromi politik dengan pihak-pihak tertentu agar Al Muktabar mendapat dukungan untuk diajukan oleh DPRD sebagai calon Penjabat Gub Banten.

Baca Juga

Jelang Idul Adha, Pemprov Banten Bentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban

"Jika ini terjadi maka manajemen ASN akan rusak, profesionalisme dan netralitas ASN semakin jauh dari harapan," tegas Uday.

Uday juga mengatakan beredar pembicaraan yang hangat di grup medsos, bahwa rencana mutasi itu sebagai bentuk imbal balik agar nama Al Muktabar masuk kedalam usulan DPRD yang harus diserahkan ke Kemendagri pada Kamis mendatang.

Saat dikonfirmasi pesan yang tersebar tersebut, Ketua DPRD Banten Andra Sony, tidak merespon panggilan wartawan. Seolah kompak, Al Muktabar juga tak merespon kabar miring tersebut.

Menyikapi isu tersebut, Uday Suhada yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) ini meminta DPRD Banten agar tidak main-main dengan persoalan ini. Sebab mempertaruhkan nasib belasan juta rakyat Banten.

"Saya ingin mengingatkan, jangan main-main, sebab bisa jadi petaka bagi banyak pihak," ujarnya

Uday menambahkan, sejak akhir tahun 2022, pihaknya gencar mengkritisi kebijakan Pj Gub Al Muktabar, merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh KMSB (Koalisi Masyarakat Sipil Banten).

"Bagi kami, kepemimpinan Al telah gagal. Gaya kepemimpinannya one man show. Dan soal gaya ini tak ada satu pihak pun yang membantahnya," tukas Uday.

“Saya tidak membenci Pak Al, tapi saya lebih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya,” ungkap Uday.

Uday mengaku dirinya dan kawan-kawan di KMSB tidak memiliki kandidat Pj Gubernur berikutnya.

“Siapapun akan kita dukung, sepanjang mau mendengar aspirasi berbagai komponen Banten, dan tidak semau gue dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.

Editor : U Suryana