Dugaan Pungli Ratusan Juta oleh Kades Pagelaran, Musa Minta APH Tidak Tumpang Tindih Tangani Kasus

Baca Juga

LSM Desak Kejari Lebak Tindaklanjuti Dugaan Pungli di Sektor Industri Pariwisata dan Parkir Ilegal

Musa berpendapat, sebagai penyelengara pemerintahan atau pejabat di tingkat desa, seorang Kepala Desa dilarang untuk menerima apapun yang bukan menjadi haknya, apalagi dengan nominal yang fantastis.

“Apa yang disebut-sebut sebagai success fee atau bagi untung atau hasil kerja sama, bagi seorang penyelenggara Negara ada aturan yang mengatur. Apalagi yang diterima Kades Pagelaran infonya tidak hanya dari PT RGS, tapi PT SDB juga, jika ditotal mencapai Rp690 juta," terangnya.

Pengusutan kasus dugaan pungli oleh polisi, bermula usai aksi demonstrasi warga Desa Pagelaran yang digelar pada Jumat (5/5) di tambak udang PT RGS. Dalam tuntutannya, ratusan massa aksi menuntut pihak tambak mengakomodir tenaga kerja lokal.

Baca Juga

Aliansi KSG Lebak Angkat Bicara Terkait Pungli Program PTSL di Desa Pasirgombong

Namun sangat disayangkan, pada saat audiensi antara perwakilan warga dengan PT RGS, mengerucut pada permintaan sejumlah uang yang dianggap sebagai success fee Kades yang belum dibayarkan seluruhnya. Pada saat audiensi, pihak tambak menstransfer uang senilai Rp70 juta ke rekening Kepala Desa.

Editor : U Suryana