"Dinas KP harus datang dan cek langsung kesini. Jika belasan perusahaan tersebut terbukti tak mengantongi izin (PKKPRL) harusnya dihentikan dulu operasi tambaknya. Dalam PP 5/2021 dan PP 21/2021 tegas diatur, bagi yang bandel bisa disanksi teguran, denda, pembekuan bahkan pencabutan izin," pungkasnya.
Editor : U Suryana
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
